Sabtu, 13 Oktober 2018

PESONA WADUK CENGKLIK DESA NGAGOREJO



Desa Ngagorejo terletak di barat Surakarta merupakan wilayah Kabupaten Boyolali yang timur memiliki daya tarik wisata. Bayangkan betapa menarik kudapan dari Cengklik. Paling khas adalah pecel ndeso dibawah pohon ringin yang gak pernah sepi pengunjung. Aneka gorengan dan ikan goreng, tak lupa ikan bakar. Dibawah pohon beringin ditengah terik matahari ataupun sore hari nikmat dengan teh gula batu atau kelapa muda sirup dari gula jawa. 

            Selain wisata kuliner, di waduk Cengklik ada wisata air berupa perahu yang mengelilingi danau. Wisata air cukup murah satu keliling sebelah timur danau cukup Rp.40.000 sampai timur – barat Rp.50.000 kalau mau dua kali keliling sampai Rp.80.000 sampai Rp.90.000.
            Pemandangan danau Cengklik yang indah dan udaranya bersih banyak menarik wisatawan lokal. Tidak ada retribusi masuk, kecuali parkir motor atau mobil . Sayang sekali potensi pemandangan yang indah sedikit terganggu dengan banyaknya eceng gondok. Banyak usaha untuk melakukan usaha meminimalisasikan reproduksi eceng gondok yang cepat, yaitu menggalangkan keterambilan eceng gondok dengan mengolahnya.

            Pelajaran sosiologi melalui pemberdayaan masyarakat lokal mengenalkan olahan dari eceng gondok menjadi beberapa produk seperti pepes eceng gondok, eceng gondok menjadi briket arang, eceng gondok menjadi pelet ikan dan eceng gondok menjadi pewarna makanan alami kue tradisional seperti pukis.
            Waduk cengklik adalah alternatif wisata yang sangat direkkomendasikan untuk keluarga selain murah dan indah banyak manfaat untuk paru – paru manusia karena udara masih bersih dan sehat. Bersepeda ke waduk cengklik adalah sehat dan menyenangkan. Kalau jalan-jalan ke Solo atau Yogyakarta mohon tidak lupa berkunjung, mancing di waduk Cengklik ya!


Kamis, 11 Oktober 2018

Peran Pendidikan Meminimalisasi Kesenjangan Kota - Desa


           
 Pemerintah Indonesia pada masa Presiden Joko Widodo adalah pioneer dalam inspirasi politik dana desa dalam kampanyenya sebelum terpilih sebagai presiden. Setelah memenangkan Pemilu direalisasikan janji dari APBN untuk dana desa cukup fantastis mencapai Rp 20,7 triliun pada tahun 2015, Rp 46,9 triliun pada tahun 2016, Rp. 60 triliun pada tahun 2017 meliputi 74.910 di 33 provinsi di Indonesia. Selama tiga tahun berjalan mulai tahun 2015, 2016 dan 2017 dana desa selalu meningkat secara progresif. Triwarsa pertama dana desa masih dialokasikan untuk infrastruktur.
            Pembangunan infrastruktur adalah entry point yang tepat bagi landasan pacu pembangunan berkelanjutan. Tanpa infrastruktur yang baik sulit untuk merealisasikan program-program pembangunan yang lain. Transportasi dan distribusi barang dan jasa akan meningkatkan aliran sirkulasi uang ke desa. Artinya dibutuhkan sirkulasi uang di desa lebih banyak untuk menjaga nafas perekonomian makin lancar. Berdasarkan UU No 6/2014 tentang Desa mengarahkan pada pembangunan untuk mencapai daya saing desa dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur diharapkan akan dapat diatasi dalam triwarsa pertama. Namun apakah Dana Desa identik dengan pembangunan infrastruktur? 


Tahun 2017 telah berhasil mencapai 21.423 km, jembatan 103 km, tambatan perahu 986 unit, bangunan fisik PAUD 3.092 unit, prasarana air bersih 42.209 unit, sumur 6.334 unit, MCK 22.049 unit, drainase 32.788 unit, posyandu 20.303 unit, polindes 2.568 unit, sarana olah raga 12.794 desa, embung 881 unit, bangunan penahan tanah 13.660 unit, irigasi 12.829 unit, pasar desa 4.161 unit, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada 19.921 desa. Pembangunan tampak nyata karena infrastruktur adalah kondisi fisik yang mudah dilihat dan diamati oleh mata telanjang kaum intelektual dan kaum awam. Namun masih menyisakan pertanyaan apakah Dana Desa 2018 masih untuk infrastruktur? Apakah bangunan fisik telah semua terpenuhi selama tri tahun pertama? Bagaimana dengan pengembangan Sumber Daya Manusia yang sangat penting karena merupakan aktor pembangunan ? Sudahkah Dana Desa melibatkan semua warga dan semua pihak? Sejauh mana Dana Desa dirasakan oleh semua pihak dan semua warga? Apakah pemanfaatan Dana Desa telah mengakomodasi kebutuhan kelompok marginal seperti perempuan, lansia, kaum difabel dan memenuhi unsur keadilan sosial?
Rembug Desa

Partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan dalam rembug desa namun apakah dalam rembug desa telah mewakili semua unsur dalam masyarakat. Keadilan sosial adalah kondisi yang ingin dicapai dalam pembangunan cukup sulit menstimulasi sebuah ide dan inspirasi dari warga karena keterbatasan kapasitas dan pengalaman apalagi jika terjerat pada konflik kepentingan antar kelompok. Manfaat dana desa sangat dirasakan selama 3 tahun pertama secara nyata karena pembangunan fisik masih belum merata dirasakan oleh seluruh warga desa karena prosedur alokasi biaya harus dimulai dari rembug desa.
Adalah sebuah masalah apabila masalah riil desa tidak dimunculkan atau tidak dapat diangkat dalam rembug desa. Efisiensi dan efektifitas rembug desa menjadi sangat urgen bagi perencanaan program dana desa. Bagaimana sebaiknya rembug desa dilakukan supaya dapat menggali masalah secara riil?
Ada dua cara yang dapat ditawarkan untuk dapat mengatasi agar masalah riil desa dapat dimunculkan dan meningkatkan kebermanfaatkan dana desa yaitu :
1. Informasi rembug desa secara umum, luas dan online
2.Invitasi meliputi semua warga, lsm, wartawan dan pemerhati
3.Diperlukan fasilitator/pemimpin rembug desa yang independen
4.Hasil rembug desa diumumkan di media masa untuk kontrol dan evaluasi
Ide dasarnya adalah informasi undangan yang seharusnya untuk semua warga hanya diberikaan kepada orang – orang tertentu berdasarkan kehendak aparat desa. Banyak warga terutama stakeholder desa yang penting seperti sekolah, lsm, hanya diwakili oleh orang yang tidak memahami masalah desa. Ataupun diundang hanya dimintai persetujuan atas rancangan pembangunan dana desa yang telah ada dan dibuat oleh perangkat desa. Rembug desa seperti formalitas untuk ajang silahturahmi antar para kolega satu desa bukan debat dan diskusi untuk mempertajam masalah. Sehingga dalam rembug desa banyak masalah desa riil yang tidak dapat dimunculkan dan diselesaikan masalahnya oleh pihak desa.
            Oleh sebab itu peserta informasi rembug desa, peserta harus mewakili semua unsur dan yang penting melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah, lsm, aktifis, wartawan dan pemerhati masalah desa, dan informasi disebarluaskan secara online sehingga memungkinkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Dana desa adalah amanah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dan seefisien mungkin sehingga evaluasi dan monitoring harus dua arah. Sehingga dana desa yang bersumber dari APBN yang notabene uang rakyat dapat digunakan untuk membangun mempersempit kesenjangan antara kota dan desa.
Kapasitas Desa
            Kapasitas desa adalah kemampuan desa yang berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan wilayah atau area. Ruang lingkup desa dari wilayah dan yang ada didalamnya perlu mendapatkan sentuhan dana desa dengan memperhatikan keberpihakan kepada kebutuhan yang harus segera atau urgent sifatnya harus diatasi, ataukah kebutuhan strategis yang sifatnya memenuhi kebutuhan jangka panjang.
            Masalahnya adalaah dalam rembug desa jarang warga bertitik tolak dari kapasitas desa, kebutuhan praktis dan strategis biasanya hanya dari keinginan. Repotnya keinginan orang – orang tertentu yang tidak mewakili memecahkan masalah desa.
            Agar supaya berfikir atas titik tolak yang sama maka perlu diadakan rembug desa yang distimulasi oleh kebutuhan dan ketersediaan desa. Teknik yang ditawarkan adalah FGD ( Foccused grup discussion ) yang terpimpin dan terstruktur dengan cara tertentu. Beberapa teknik yang dapat dipakai adalah :
1.Problem Tree/Pohon masalah
            Teknik ini diperkenalkan oleh metode participatory rural appraisal yang lama dipakai oleh lsm atau peneliti sosial. Intinya pohon terdiri dari akar, pohon dan dahan daun yang rimbun. Akar pohon adalah hasil dari uraian masalah dari sebab seluruh masalah yang timbul pada dahan dan ranting daun masalah. Akar masalah adalah sebab dari masalah desa yang jika diselesaikan akan secara simultan mengatasi masalah – masalah lain. Jadi langkah pertama adalah menginventaris masalah sosial, lalu dibreakdown ke sebab masalah dicari sampai akar masalah ketemu.
2.Causa impact analysis
            Teknik causa impact analysis adalah analisa sebab akibat dari suatu masalah. Causa impact digunakan juga oleh lsm, peneliti masyarakat untuk mencari tahu kejelasan dan memberikan edukasi kepada warga untuk terlibat dan melibatkan diri dalam forum rembug desa sehingga akan muncul program yang bersumber dari memecahlan masalah. Keterlibatan warga secara langsung dalam menggunakan teknik – teknik seperti problem tree dan causa impact analysis akan menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian dan ikut memiliki program – program dana desa sehingga diharapkan evaluasi dan monitoring bersifat melekat. Ini selain menambah gairah semangat gotong royong dan meningkatkan semarak kerja bangun desa.
            Problem tree dan causa impact analysis adalah teknik yang ditawarkan untuk memaksimalkan peran serta warga serta cara yang patut dicoba untuk melakukan pemberdayaan bertitik tolak pada kapasitas desa dan pemberdayaan warga desa.
Kesenjangan Kota – Desa
            Kota adalah wilayah yang bercirikan gedung menjulang tinggi, sarana transportasi yang lengkap, mall, supermarket dan cafe serta penuh dengan tempat usaha. Jalan – jalan layak dilewati kendaraan maupun ramai dengan kerumunan orang, perumahan padat dan penduduk yang banyak. Intinya Kota adalah wilayah yang sarana dan prasaranya bagus tertata dan dikelola dengan cerdas sehingga penggunaan mesin dan teknologi tidak asing. Daya tarik kota adalah ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana, serta pemukiman padat, lapangan pekerjaan yang luas karena banyak manufaktur. Interaksi sosial yang dibangun berdasarkan hubungan struktural dan hubungan kerja yang bersifat mekanik.
            Emile Durkheim adalah sosiolog yang hidup abad 20 yang mengidentifikasi solidaritas ada dua yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas organik adalah masyarakat yang diikat oleh hubungan sosial yang dilandasi ikatan yang bersifat struktural, memiliki ikatan yang formal, sekunder dan memiliki standar hubungan kerja. Sedangkan hubungan sosial yang diikat hubungan batin, emosional, dan kedekatan batin dan kekeluargaan. Hubungan yang diikat oleh hubungan emosional disebut solidaritas mekanik.Solidaritas organik identik dengan kota, sedangkan solidaritas mekanik diasosiasikan dengan desa.
            Selain bangunan fisik, sarana dan prasarana, solidaritas yang berbeda kota dan desa dalam perkembangannya memiliki kemiripan seperti listrik semua telah adaa dari kota ke pelosok desa, jalan infrastruktur telah dibangun dan mudah diakses oleh jalur desa – kota maupun antar kota. Hampir semua pelosok desa-kota ada supermarket modern ada indomart selalu hadir alfamart. Pertumbuhan ekonomi kota-desa semakin semarak, oleh sebab itu jarak kota dengan desa semakin sempit. Kemiripan kota desa akan menunjukkan pembangunan semakin merata. Oleh sebab itu wajib ada internet masuk desa agar semakin mempersempit atau memperpendek jarak kota desa.
            Teknologi komunikasi sangat penting bagi menumbuhkembangkan gairah ekonomi dan semarak usaha kreaktif kaum muda. Oleh sebab itu internet masuk desa adalah program selanjutnya setelah sarana prasarana infrastruktur yang akan menyemarakkan gairah usaha kreaktif kaum muda yang mengelola limbah.Contoh limbah dari desa Donohudan, Giriroto dari kecamatan Ngemplak dari usaha meubel, pion, sangkar burung berupa limbah kayu dikelola diolah kembali menjadi souvenir miniatur kayu. Hasil kerajinan olah limbah kayu akan lebih tinggi harganya apabila pengrajin mengenal branding dan disosialisasikan di media sosial yang sangat efektif untuk menjaring pembeli dari kalangan pengagum karya seni. Sehingga dapat menjual dengan harga tinggi.


Kamis, 20 September 2018

Atasi Pendidikan Stunting



Rotasi guru dan kepala sekolah yang akhir – akhir ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pegawai negeri sipil yang berprofesi guru atau kepala sekolah. Konon kabarnya setelah sistem zonasi yang diimplementasikan untuk mengatasi kesenjangan pendidikan, akan ada sistem rotasi agar tenaga pendidik yang memiliki kemampuan bisa tersebar di seluruh Indonesia dan menginfeksi kemajuan pendidikan. Beberapa media sosial telah hangat memperbincangkan hal tersebut. Sebut saja media sosial kesharlindung.dikmen tempat media komunikasi kemendikbud dengan guru – guru di jenjang pendidikan menengah di facebook yang ramai tentang zonasi. Pro dan kontra adalah hal biasa karena rotasi ini akan dilakukan untuk memeratakan kemajuan pendidikan Indonesia.
            Sistem zonasi sudah dilaksanakan menurut pendapat penulis kebijakan ini akan menghilangkan hegemoni sekolah favorit karena penjaringan siswa berdasarkan lokasi tempat tinggal mengganti penjaringan nilai dan berprestasi. Kebijakan zonasi bagi sebagian masyarakat menghalangi hak untuk memilih sekolah kesukaannya namun sistem ini dalam jangka menengah dapat menggairahkan pendidikan di semua sekolah hingga pelosok. Idealnya sekolah dekat lokasi tempat tinggal untuk memudahkan koordinasi dan kontrol orang tua terhadap siswa. Sekolah favorit biasanya mendapatkan siswa terbaik jadi mengeluh karena harus menerima murid biasa-biasa saja yang lokasi tempat tinggalnya dekat.
            Keprihatinan terhadap pendidikan Indonesia sudah lama menjadi perbincangan hangat dalam media sosial ataupun cetak, bahkan berbagai wacana di gelorakan untuk mencetak anak bangsa yang berkarakter dan berdaya saing. Maklum sejak merdeka 1945 sampai sekarang (2018) Indonesia masih melekat dengan predikat negara berkembang. Negara mengalami stunting ( meminjam istilah pertumbuhan anak yang kerdil akibat kurang asupan gizi ). Indonesia peringkat ke -5 se Asia Tenggara anak – anak dan balita mengalami stunting. Kondisi anak Indonesia dan bangsanya kurang lebih sama. Setelah 73 tahun merdeka tidak juga menjadi negara maju.Ibarat balita tidak juga tumbuh tinggi, sehat dan dewasa.
            Sikap politik menjelang pemilu penuh caci maki di media sosial, banyak kasus KKN tetap tidak bisa diungkap, pelanggaran terhadap hak asasi manusia sering terjadi di masyarakat seakan – akan trauma akibat serentetan peristiwa dehumanisasi tidak menyadarkan masyarakat pentingnya toleransi dan solidaritas antar suku, agama dan golongan. Radikalisme dan intoleransi semakin marak sebagai kuda tunggang calon pemimpin bangsa. Pendidikan tidak bisa menuntaskan persoalan Guru Tidak Tetap yang tiap tahun diangkat namun penambahannya meningkat secara agregat. Praktek kolusi sulit dilepaskan dari sekolah – sekolah. Belum lagi senioritas, peminggiran, dan campur tangan partai politik yang membuat guru tidak bisa tumbuh sesuai bakat dan kemampuannya.
            Pendidikan mengalami stunting diakibatkan karena akses, peluang, kesempatan tidak diberikan secara merata. Kebijakan pendidikan populis namun ada ketidakadilan dalam prakteknya. Adanya sekolah favorit seperti mengkotakan guru berprestasi atau tidak dilihat dari fasilitas dan kemudahan yang didapat kadangkala pelatihan, workshop diberikan pada guru – guru yang tidak sesuai dengan mata pelajarannya mungkin karena senioritas tidak memandang kebutuhan. Ada nilai ukg namun tidak digunakan sebagai pedoman untuk memberikan kesempatan sebagai instruktur karena kurang senior. Senioritas diukur dari lamanya masa mengajar bukan prestasi atau kinerja. Ada absensi namun tidak pernah dijadikan ukuran obyektif tentang prestasi karena kedekatan emosional adalah pedoman yang disepakati secara komunal. Stunting juga dialami oleh para guru di daerah terdepan, terluar, terbelakang karena kondisi alam dan perkembangan desentralisasi yang tidak efektif.
            Untuk mengatasi stunting pemerintah punya program sertifikasi guru bagi guru yang memenuhi kriteria. Namun demikian hasil dari sertifikasi guru belum menampakkan hasil, paling tidak itulah pendapat Ibu Sri Mulyani yang mengatakan di Jakarta tentang guru sertifikasi yang tidak mengajar dan yang mengajar guru tidak tetapnya. Pendapat Ibu Sri Mulyani sempat viral dan jadi perbincangan hangat bagi sebagian guru bersertifikasi yang memiliki dedikasi dan integritas pada profesinya. Pendapat Ibu Sri Mulyani mungkin berdasarkan data yang pernah ditemukannya, namun demikian patut dicatat bahwa data tersebut tidak berlaku bagi semua guru. Ada pula sekolah yang memberikan akses seluasnya bagi kolusi dengan meminggirkan posisi guru aparatur sipil negara dan memberikan peran yang penting bagi guru tidak tetap karena hubungan emosional, hubungan darah, dan campur tangan partai politik yang menang. Beberapa sekolah keberadaan GTT tidak obyektif.
Gizi Seimbang
            Layaknya anak yang mengalami stunting yang butuh gizi seimbang, maka pendidikan Indonesia membutuhkan kebijakan yang adil dan moderat. Kebijakan yang adil dan moderat sesuai dengan prinsip budaya kerja kementrian pendidikan dan kebudayaan yang memiliki integritas, kreaktif, inovatif, inisiatif, pembelajar, menjunjung meritrokasi, terlibat aktif dan tanpa pamrih.
            Gizi yang seimbang yang diusulkan untuk mendongkrak pertumbuhan dan kemajuan pendidikan Indonesia adalah sebagai berikut :
Tunjangan Sertifikasi.Seleksi tunjangan sertifikasi diberikan kepada semua level guru tanpa kecuali di seluruh pelosok Indonesia dengan mempertimbangkan kemampuan akademik, prestasi pertahun yang bisa dimonitor melalui pengajuan angka kredit pertahun, absensi, kreasi, inovasi dan pelayanan terhadap daerah yang terluar, terisolasi mendapatkan poin dua kali daripada guru yang akses rumah dan tempat kerjanya dekat. Pertimbangan khusus untuk guru sekolah inklusi dan terisolir.
Perluas Akses. Akses belajar ke luar negeri atau dalam negeri diperluas untuk menambah wawasan dan semangat para guru dan kepala sekolah. Sistem kompetisi yang adil dan merata akan menunjang proses asupan gizi bagi semangat dan motivasi kerja.
Kontrol bi-sistem manual dan e-controling. Kebijakan ini diimplementasikan melalui dua cara dengan melihat lokasi dan keterjangkauan internet. Finger print adalah salah satu e-controling, sistem GTK dan dapodik, biodata ASN yang berbasis internet yang memuat semua sejarah, profil, karya inovatif, prestasi lain untuk setiap tahun diperbaharui. Sistem manual juga penting agar supaya pengawasan melekat dari rekan sejawat dan pemimpin efektif untuk menilai kinerja. Supaya penghargaan diberikan pada guru yang berhak.
Hapuskan dominasi di sekolah oleh elit. Tidak menjadi rahasia bagi guru bahwa di sekolah ada elit guru. Siapakah yang disebut elit. Elit sekolah adalah pengelola sekolah mayoritas sekolah di Indonesia dikuasai elit, tentu saja tidak semua sekolah. Elit sekolah akan mendominasi proyek, keputusan dan kebijakan, biasanya ditandai oleh banyaknya Surat Keputusan ( SK ) yang bernilai rupiah atau berhonor. Biasanya wakil kepala sekolah bergantian selama dua periode. Namun ada sekolah yang sejak awal berdiri tidak pernah ganti wakil kepala sekolahnya, atau hanya bergeser dari kesiswaan, kurikulum, sarana dan prasarana dan humas bahkan asistennya juga akan tetap asisten sampai menjelang pensiun. Sehingga dominasi ini menghilangkan kesempatan belajar, pengalaman kerja yang beragam bahkan peminggiran ini membuat lemah dan tidak termotivasi kerja. Sengaja dilemahkan. Maka sistem rotasi sangat penting bagi elit sekolah supaya meningkatkan asupan gizi bagi semua guru. Biar sehat dan tetap semangat.
Perbanyak lomba guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan inisiatif, kreaktifitas dan inovasi.Meritrokasi. Menjunjung tinggi budaya adil memberikan penghargaan bagi guru dan kepala sekolah sesuai prestasinya. Keadilan harus menjadi ukuran yang dapat dilihat publik yaitu melalui proses penilaian yang bisa dipantai secara digital dan oleh siapa saja pengambil kebijakan sehingga menghindari bias dan dominasi, hegemoni yang selama ini dirasakan para guru yang melemahkan semangat dan motivasi kerja.
Sistem pemberian honor dan proyek fisik harus dilakukan secara transparan dan mengandung prinsip-prinsip akuntabilitas, fairness, adil, jujur dengan memberlakukan e- planning,  e-budgeting  pada anggaran sekolah dan implementasi pelaksanaan program. E budgeting yang melibatkan publik akan menghindari resiko dominasi, penyelewengan terhadap penggunaan sumber dana – dana.
Semua asupan gizi seperti : tunjangan sertifikasi, perluas akses, kontrol bi-sistem manual dan digital, hapuskan dominasi elit sekolah, perbanyak ajang lomba, menegakkan meritrokasi dan anggaran sekolah yang menggunakan fasilitas e-budgeting merupakan usaha – usaha untuk memulihkan kondisi stunting supaya pendidikan di Indonesia bertumbuh keluar dari kondisi stunting.

Sabtu, 11 Agustus 2018



Hak Anak dan Reproduksi

Sebagai makhluk sosial dan individu, manusia memiliki yang yang hakiki hak tersebut lebih dikenal dengan hak asasi. Hak asasi melekat ke setiap individu mulai dari lahir hingga meninggal karena anugerah sebagai ciptaanNYA. Hak tersebut diperinci menjadi beberapa hak, beberapa hak yang menjadi turunan hak asasi adalah hak anak dan hak seksual. Kedua hak tersebut sering diperbincangkan di Indonesia, akan tetapi lebih banyak dalam forum masing-masing.
Hak anak disosialisasikan sejak dini akan lebih baik agar semua pihak dapat melindungi dan mendukung. Hak anak merupakan hak yang dimiliki oleh semua anak sejak didalam kandungan (usia 0-18 tahun). Konvensi Hak Anak (KHA) yang merupakan perjanjian Negara-negara didunia termasuk Indonesia yang diratifikasi ke dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. KHA memiliki 4 prinsip, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, jaminan hidup dan partisipasi anak. 4 prinsip tersebut dalam undang-undang perlindungan anak diratifikasi sejak tahun 1984 dan secara garis besar menjadi 4 hak anak, yaitu :
1. Hak Hidup
2. Hak Tumbuh-Kembang
3. Hak Perlindungan
4. Hak Partisipasi
Hak-hak tersebut harus diberikan oleh negara, orang tua, maupun masyarakat sekitar anak anak berada. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut bisa dikenakan sanksi pidana bagi siapapun. Selain hak anak, hak reproduksi juga menjadi bagian dari hak asasi manusia. Hak reproduksi yang dihasilkan dari ICPD pada tahun 1994 menjamin setiap individu memiliki hak-hak yang berkaian dengan kesehatan reproduksi dan kehidupan seksualnya. Hak seksual dituangkan dalam 12 poin :
1. Hak untuk hidup
2. Hak atas kemerdekaan dan keamanan
3. Hak kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi
4. Hak atas kerahasiaan pribadi
5. Hak atas kebebasan berfikir
6. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan
7. Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga
8. Hak untuk memutuskan mempunyai atau tidak dan kapan waktu memiliki anak
9. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan
10. Hak mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan
11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik
12. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk
Selain 12 hak reproduksi tersebut, ada hak reproduksi khusus untuk remaja. 5 Hak remaja ini mengakomodasi managemen diri remaja yang dipengaruhi oleh kondisi masa transisi dari anak ke dewasa yang mengalami banyak perubahan. Hak - Hak tersebut adalah :
1. Hak menjadi diri sendiri
2. Hak mendapatkan informasi
3. Hak dilindungi dan melindungi diri sendiri
4. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan
5. Hak dilibatkan
Hak anak dan hak kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh Negara. Pemenuhan hak-hak tersebut di Indonesia masih menemui kendala, salah satu kendala adalah masih tumpang tindihnya kebijakan-kebijakan pemerintah. Undang-undang kesehatan mengkategorikan anak adalah usia 0-18 tahun, sehingga pada usia tersebut dilindungi dengan UU perlindungan anak. Dalam kebijakan lain, UU Perkawinan menyebutkan batas usia untuk seseorang melakukan perkawinan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Tentu kedua undang-undang tersebut saling bertolak belakang. Satu sisi UU Kesehatan menjamin hak kesehatan, akan tetapi UU Perkawinan memberikan ruang untuk terjadinya pelanggaran hak anak maupun hak reproduksi terutama pada perempuan.
Rencanakan Masa Depan
            Sosialisasi hak hak anak dan hak reproduksi diharapkan disosialisasikan simultan dan saling mendukung antara sekolah, keluarga, masyarakat bersama-sama secara intensif dan komprehensif. Karena biasanya pelaku kekerasan anak adalah orang – orang terdekatnya. Disamping itu UU Perkawinan tampak bertentangan dengan hak anak maka untuk menguatkan perlindungan di lingkar inti sosialisasi hak anak lebih didahulukan agar dapat menjamin hak reproduksi dan meningkatkan mutu generasi berikutnya.
            Sosialisasi hak anak dan hak reproduksi sejak dini kepada seluruh lembaga pendidikan, lembaga pemerintah dan stakeholder yang lain untuk memastikan semua pihak melindungi dan melibatkan anak dalam setiap keputusan yang berhubungan dengan anak-anak. Seperti dalam pembuatan program sekolah yang pemanfaatnya adalah para siswa maka diamanatkan untuk melibatkan aspirasi anak sebagai pemanfaat program untuk mengemukakan pendapat dan berpartisipasi di dalamnya.
            Hak reproduksi diharapkan dapat menguatkan para remaja agar mengambil keputusan menikah setelah siap dalam hal finansial, fisik sehingga dapat merencanakan sebaik mungkin. Hal ini dimaksudkan untuk menekan jumlah pernikahan dini dan keluarga muda yang kurang persiapan. Karena dalam generasi muda yang kuat, dan keluarga bahagia sehat saja negara dapat membangun dengan baik. Mari siapkan masa depan sebaik mungkin, berpartisipasilah dan merencanakan masa depan sejak dini!

PESONA WADUK CENGKLIK DESA NGAGOREJO

Materi K 13 Kelas XII PERUBAHAN SOSIAL                     Ada istilah di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua bisa berubah sewaktu waktu o...